Posted by: sinauterus | October 12, 2012

Apa Itu Good Governance…?

Sumber : http://ekonomi-online.blogspot.com

Arti singkat Good governance

Ada dua arti Good Governance, adalah:

  1. Suatu konsepsi tentang peneyelenggaraan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani
  2. Merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat

Konsep dasar good governance

Governance atau tata kelola yang baik secara luas dimaknai sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang: di bidang politik, ekonomi, administrasi dan lain-lain, untuk mengelola sumberdaya milik negara dan berbagai permasalahannya. Hal ini mencakup mekanisme-mekanisme, proses-proses dan kelembagaan-kelembagaan yang dengan mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingannya, mendapatkan hak-haknya yang dijamin Undang-Undang, melaksanakan kewajibannya dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari pengertian di atas maka Good Governance secara luas dimaknai sebagai adanya kecakapan yang diperlukan dalam sebuah negara untuk mengelola sumber-sumberdayanya dan permsalahan-permasalahannya secara terbuka, transparan, bertangungjawab, kesetaraan perlakuan dan tanggap kepada kebutuhan rakyatnya.

MANFAAT GOOD GOVERNANCE

  1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditujukan hal-hal berikut ini :
    • Tidak adanya manipulasi pajak
    • Tidak adanya pungutan liarTidak adanya manipulasi tanah
    • Tidak adanya manipulasi kredit
    • Tidak adanya penggelapan uang negara
    • Tidak adanya pemalsuan dokumen
    • Tidak adanaya pembayaran fiktif
    • Proses pelanggan atau ( tender ) berjalan secara fair
    • Tidak adanya pengelembungan nilai kontrak ( mark-up )
    • Tidak adanya uang komisi
    • Tidak adanya penundaan pembayran kepada rekanan
    • Tidak adanya kelebihan pembayaran
    • Tidak adanya ketekoran biayaTerciptanya system kelembagaan dan ketelaksanaan pemerintah yang bersih dan efektif, efsien, transparan, propesional, dan akuntabel.
    • Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, fleksibel
    • Kualitas tatalaksana dan hubungan kerja anatar lembaga dipusat dan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten /kota lebih baik
    • Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efsien
    • Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan dan dipelihara
  2. Terhapusnya perundang-undangan dan tindakan yang bersifat dikriminatif terhadap warga Negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
    • Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta meningkat
    • SDM, prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik
    • Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
    • Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas
    • Penerapan sistem menit dalam pelayanan
    • Pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komonikasi dalam pelayanan public
    • Penganan pengaduan masyarakat lebih intensif
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
    • Berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public ( seperti forum konsultasi publik. )
  4. Terjadinya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah
    • Hukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintahan dan mastarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik
    • Kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main ( rule of the game ) yang tegas, jelas dan mudah dipahami masyarakat
    • Tidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

PRINSIP – PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

  1. Wawasan ke Depan ( Visionary )
  2. Keterbukaan dan Transparansi ( Openness and Tranparency )
  3. Partisipasi Masyarakat ( Participation )
  4. Tanggung Gugat ( Accountability )
  5. Supremasi Hukum ( Rule Of Law )
  6. Demokrasi ( Democracy )
  7. Profesionalisme dan Kompetisi ( Propesionalism and Competency )
  8. Daya Tanggap ( Responsiveness )
  9. Keefsienan dan Keefektifan ( Effeciency and Effectiveness )
  10. Desentralisasi ( Decentralization )
  11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat ( Private sector and Civil Society Partnership )
  12.  Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )
  13. Komitmen pada Linkungan Hidup (Commitment Environment Protection )
  14. Komitmen pada Pasar yang fair ( Commitment to fair Market )

Berikut Paparannya :

  1. Wawasan ke Depan ( Visionary )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum
      • Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program
      • Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi
      • Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif
  2. Keterbukaan dan Transparansi ( Openness and Tranparency )
    • Indikator Minimal:
      • Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
      • Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi
      • Pusat/balai informasi
      • Website ( e-government, e-procurement )
      • klan Layanan Masyarakat
      • Media Cetak
      • Papan Pengumuman
  3. Partisipasi Masyarakat ( Participation )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya pemahaman penyelengara Negara tentang proses/ metode partisipaif
      • Adanya pengembalian keputusan yang didasarkan konsesus bersama
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Pedoman pelaksanaan partisipaif
      • Forum konsultasi dan temu public, termasuk forum stakeholders
      • Media masa nasional maupun media lokal sebai sarana penyaluran aspirasi masyarakat
      • Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam
  4. Tanggung Gugat ( Accountability )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
      • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Mekanisme pertanggungjawaban
      • Laporan tahunan
      • Laporan pertanggungjawaban
      • Sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan Negara
      • Sistem Pengawasan
      • Mekanisme reward and punishment
  5. Supremasi Hukum ( Rule Of Law )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya kepastian dan penegakan hukum
      • Adanaya penindakan ter hadap setiap pelanggar hukum
      • Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan ter hadap hokum dan peraturan
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan perundang-undangan
      • Sistem yuridis yang terpadu/terintegritas ( Kepolisian, kejaksaan, pengadilan )
      • Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hokum ( kepolisian, kehakiman, kejaksaan )
      • Sistem pemantauan lembaga peradilan yang objektif, indenpenden, dan mudah diakses publik ( ombudsman )
      • Sosialisai mengenai kesadaran hukum
  6. Demokrasi ( Democracy )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi
      • Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsesus dalam pengembilan keputusan kebijakan public
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan public
  7. Profesionalisme dan Kompetisi ( Propesionalism and Competency )
    • Indikator Minimal:
      • Berkinerja tinggi
      • Taat asas
      • Kraetif dan inovatif
      • Memiliki kualifikasi dibidangnya
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya
      • Kode etik profesi
      • Sistem reward and punishment yang jelas
      • Sistem pengembangan sumber daya manusia ( SDM )
      • Standard an indikator kerja
  8. Daya Tanggap ( Responsiveness )
    • Indikator Minimal:
      • Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat
      • Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Standar pelayanan publik
      • Prosedur dan pelayanan pengaduan, hotline;
      • Fasilitas komonikasi
  9. Keefsienan dan Keefektifan ( Effeciency and Effectiveness )
    • Indikator Minimal:
      • Terlaksananya administrasi peneyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal
      • Adanya perbaikan berkelanjutan
      • Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Standard an indikator kinerja untuk menilai efesiensi dan efektifitas pelayanan
      • Survei-survei kepuasan stakeholders
  10. Desentralisasi ( Decentralization )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Struktur organisasi yang tepat dan jelas
      • Job description ( uraian tugas ) yang jelas
  11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat ( Private sector and Civil Society Partnership )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan
      • Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu ( powerless ) untuk berkarya
      • Terbukanya kesempatan bagi masyarakat / dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum
      • Adanya pemberdayaan institusi ekonomi local/usaha mikro, kecil, menengah
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah – dunia usaha swasta – masyarakat.
      • Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu
      • Program-program pemberdayaan
  12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu ( subsidi silang, affirmative action, dsb )
      • Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu
      • Adanya kesetaraan dan keadilan gender
      • Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;
      • Program-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal
  13. Komitmen pada Linkungan Hidup (Commitment Environment Protection )
    • Indikator Minimal:
      • Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan / konservasinya
      • Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
      • Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
      • Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
      • Forum kegiatan lingkungn hidup
      • Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungn hidup
  14. Komitmen pada Pasar yang fair ( Commitment to fair Market )
    • Indikator Minimal:
      • Tidak ada monopoli
      • Berkembangnya ekonomi masyarakat
      • Terjaminya ekonomi yang sehat
    • Perangakat Pendukung Indikator :
      • Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetisi yang sehat

CARA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

  1. Membutuhkan komitmen yang kuat , daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholders
  2. Perlu adanya kesepakatana bersama serta rasa optimistic yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: