Posted by: sinauterus | November 27, 2011

Implementasi Perijinan Untuk Pengembang Perumahan Tinjauan dari Sisi Teori Ekonomi Institusi Baru Dan Perannya dalam Pembangunan Tanah

I. Pendahuluan

Pembangunan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Republik Indonesia terus-menerus berusaha mencukupi kebutuhan dan meningkatkan mutu perumahan dan permukiman bagi rakyat Indonesia baik yang berada di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Sebagai upaya meningkatkan sinergi antara Pusat dan Daerah, Kemenpera melimpahkan sebagian urusan bidang perumahan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010. Salah satu sub kegiatan dalam Dekonsentrasi 2010 adalah kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Sehingga untuk itu perlu disusun suatu kebijakan dan strategi baru yang cakupannya dapat meliputi bidang perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri.

Pihak swasta yang dalam hal ini adalah Developer sebagai mitra pemerintah ikut berperan dalam memenuhi penyediaan perumahan baik di wilayah pedesaan (baca: pinggirian kota) dan perkotaan. Di wilayah pedesaan yang sebenarnya adalah lebih cocok di pinggirian kota dikarenakan harga tanah yang masih rendah sehingga dapat memasok kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan di wilayah perkotaan lebih ke arah pembangunan perumahan mewah dan menengah yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

Menurut Colley (2005) bahwa dalam proses pembangunan tanah yang dalam hal ini adalah proses pengembangan atau pembangunan tanah untuk keperluan pengadaan perumahan setidaknya terdapat tiga aktor atau pihak yang terlibat yaitu; pemilik tanah (land owner), pemerintah (public agency/goverment), dan pengembang (developer/private sector). Secara garis besar peran dari pemilik tanah adalah sebagai penyedia lahan untuk perumahan, pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang dituangkan dalam sejumlah aturan atau undang-undang dan pihak swasta atau developer sebagai investor yang akan mewujudkan progran-program pengadaan perumahan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menurut Klein (1999) Teori Institusi Ekonomi Baru adalah kombinasi banyak disiplin ilmu baik ekonomi, hukum, teori organisasi, ilmu politik, sosiologi dan antropologi untuk memahami institusi (perilaku) baik sosial, politik, dan kehidupan komersial (ekonomi). Dalam kaitan hal pengadaan perumahan oleh pengembang maka teori ini akan digunakan untuk menganalisa perilaku aktor-aktor (institution) yang terlibat didalamnya berpijak pada kebijakan yang diberlakukan bagi pengusaha yang akan bergerak dalam bidang pengadaan perumahan (pengusaha real estate) bagi masyarakat secara umum.

Dalam paper ini akan lebih banyak menguraikan tentang jenis kebijakan pemerintah yang berkaitan untuk pengembangan lahan dalam bidang perumahan yang diperlukan oleh pengusaha real estate sehingga dapat berperan dalam pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara luas dan bagaimana tinjauan dari sisi teori ekonomi baru dalam menganalisa aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

II. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Selain sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan permukiman, “papan” juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri. Karenanya, pada tempatnyalah bila Visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia yang mampu bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Untuk selanjutnya Visi yang ditetapkan hingga tahun 2020 di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah:“Setiap orang (KK) Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjatidiri, mandiri, dan produktif.”

Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi nasional di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman antara lain adalah sebagai berikut; upaya pelembagaan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman perlu dilakukan terhadap seluruh unsur pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat yang berkepentingan di bidang perumahan dan permukiman, baik yang berada di tingkat nasional, regional maupun lokal. Berbagai produk pengaturan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus mampu mendukung upaya peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha, serta pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan otonomi daerah.

III.Kebijakan Dalam Bidang Perumahan Bagi Pengembang

Petunjuk pelaksanaan dan teknis kebijakan dalam bidang perumahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah tidak dijelaskan secara eksplisit. Artinya berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh pengembang tidak secara jelas diuraikan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka kewajiban secara hukum agar usaha tersebut dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari berbagai informasi yang dikumpulkan terdapat proses perijinan yang harus dipenuhi oleh pengembang dalam melakukan usahanya antara lain sebagai berikut :

  1. Ijin Lokasi,
  2. Ijin Prinsip
  3. Ijin Pemanfaatan Lahan = IPPT
  4. Ijin Sempadan Sungai
  5. Ijin Site Plan
  6. Ijin Analisa Dampak Lingkungan / AMDAL
  7. UKL/UPL untuk luas kurang dari 25ha
  8. Ijin Mendirikan Bangunan

Disamping aturan lain yang berlaku bagi lembaga berbadan hukum seperti akta pendirian, surat ijin usaha atau yang lainnya. Dalam hal ini akan lebih banyak diuraikan mengenai masalah yang berkaitan dengan pengembangan lahan secara langsung.

a.       Ijin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya. Dasar hukumnya adalah PMNA/KBPN No. 02 Th. 1999.

b.      Ijin Prinsip

Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bahwa calon lokasi perumahan yang diajukan pengembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau daerah. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang

c.       Ijin Pemanfaatan Lahan = IPPT

Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah : Izin yang berbentuk Rekomendasi Perencanaan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin perencanaan dimaksudkan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang maupun Detail Tata Ruang Kota.

IPPT berdasarkan fungsi diperuntukkan bagi :

Fungsi I :

bangunan yang berfungsi/digunakan untuk bangunan sosial, al; tempat peribadatan, pendidikan, Rumah Sakit, Yayasan Yatim Piatu dan bangunan-bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu

Fungsi II :

bangunan yang berfungsi/digunakan untuk Rumah Tinggal dan bangunan-bangunan lainna yang dikategorikan dengan itu

Fungsi III :

bangunan yang berfungsi / digunakan untuk usaha dagang, antara lain : rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan bangunan-bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu

Fungsi IV :

bangunan yang berfungsi / digunakan untuk industri/pabrik berikut segala perlengkapanna dan bangunan-bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu

Fungsi V :

bangunan khusus meliputi Menara / Tower

Dasar hukum sesuai dengan peraturan daerah masing-masing, uraian diatas sesuai dengan Perda No 7 Tahun 1998 di Kota Malang.

d.      Ijin Sempadan Sungai

Garis sepandan sungai adalah garis batas luar pengamanan luar. Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk danau dan waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Kewenangan berada pada Menteri, pemda atau badan hukum tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.

e.      Ijin Site Plan

Rencana Tapak (Site Plan) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan /kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu. Dari site plan yang ada, terlihat mana fasilitas umum dan sosial berikut kavling efektif yang akan dipasarkan, biasanya ditunjukkan dalam bentuk prosentase yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar hukum sesuai dengan peraturan daerah masing-masing, uraian diatas sesuai dengan Perda No 15 Tahun 1998 di Kota Bekasi.

f.        Ijin Analisa Dampak Lingkungan / AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemetintah No.27 Th. 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai damapk lingkungan hidup merupakan syarat yang harus  dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

g.       UKL/UPL untuk luas kurang dari 25ha

Upaya pengelolaan lingkungan  hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan  lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) . Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Th. 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungkan Hidup. Pada luasan tertentu (kurang dari 25ha) tidak diperlukan dokumen AMDAL maka diperlukan UKP/UPL sebagai penggantinya.

h.       Ijin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB dalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

Dalam setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada pribadi atau badan yang besarnya berbeda-beda di setiap daerah. Besarnya retribusi diatur dalam peraturan daerah dan secara rinci dibuat dengan keputusan kepala daerah.

Pemberian IMB dimaksudkan untuk : pembinaan, Pengaturan, pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau
badan, sedangkan tujuan Pemberian IMB adalah untuk : melindungi kepentingan umum, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV. Analisa Teori Ekonomi Institusi Baru

Dari berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah semuanya adalah sebagai upaya agar pembangunan yang dilakukan yang dalam hal ini penyediaan perumahan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang mengakibatkan reaksi terhadap apa yang telah direncanakan dengan baik. Reaksi tersebut dapat berasal dari masyarakat sebagai pemilik tanah yang ditunjukkan dengan sikap positif atau negatif terhadap, pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang dalam hal ini akan memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan atas peraturan yang berlaku dan pihak swasta atau investor sebagai mitra yang mewujudkan program pemerintah dalam pengembangan lahan yaitu pengadaan perumahan sekaligus sebagai penggerak perekonomian baik secara langsung dalam hal bisnis perumahan dan tidak langsung meningkatkan nilai jual lokasi yang dikembangkan.

Analisa teori ekonomi Institusi baru memberikan istilah yang sangat luas terhadap apa saja yang dilakukan oleh individu, organisasi baik formal maupun informal atau badan hukum yang berimplikasi pada proses yang dijalankan yaitu keyakinan dan norma-norma yang diyakini tidak ramah kepada pasar serta ketidakpercayaan yang ditimbulkan membangun institusi (perilaku) yang mendorong adanya perubahan reaksi yang berlawanan karena hal tersebut menimbulkan biaya dalam perspektif ekonomi secara umum. Biaya yang dimaksud tidak sekedar dalam hal keuangan secara luas dapat diartikan sebagai waktu, tenaga, organisasi, sosial dan budaya atau lainnya.

Dicontohkan dalam hal IPPT, berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan, tiga faktor yang secara statistik mempengaruhi yakni pengawasan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan rencana tata ruang. Kesimpulan yang diperoleh bahwa IPPT belum efektif dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Hal ini terlihat dari kinerja lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan IPPT yang belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dipengaruhi oleh tiga hal yakni : pengawasan yang tidak konsisten, pemahaman masyarakat terhadap IPPT yang kurang dan pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang yang masih lemah.

Isu kesenjangan pelayanan muncul karena terbatasnya peluang untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Di samping itu juga dapat dikarenakan adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relatif masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya ke depan perlu dikembangkan kepranataan dan instrumen penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang lebih berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial; peningkatan dan pengembangan kapasitas profesional di bidang perumahan dan permukiman baik bagi aparat pemerintah pusat dan daerah maupun bagi pelaku pembangunan permukiman lainnya; dan pengembangan fungsi, sistem dan jejaring informasi serta diseminasi mengenai hidup bermukim yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari pengembang melihat belum efisiennya pasar perumahan, seperti ditunjukkan melalui kondisi dan proses perijinan pembangunan perumahan dan sertifikasi hak atas tanah yang masih memprihatinkan, relatif mahal dan kurang transparan; membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak pasti. Kondisi ini ikut mempengaruhi ketidakpastian pasar perumahan, serta sistem dan mekanisme pembiayaan perumahan. Pengembang mengalami hambatan ketika akan bekerja sama dengan pihak perbankan. Untuk lebih menjamin pasar perumahan yang efisien, perlu dihindari intervensi yang mengganggu penyediaan dan menyebabkan distorsi permintaan akan perumahan, dan membuat instrumen yang fleksibel untuk regulasi perumahan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan lesunya pengusaha untuk berinvestasi.

Contoh lain mengenai proses pengurusan IMB yang masih perlu perhatian lebih dan peningkatan sikap dan perilaku yang positif yaitu, dimensi kualitas pelayanan bukti langsung (tangibles), yakni penggunaan sarana/fasilitas pelayanan modern dan mutakhir serta penampilan petugas pelayanan yang memberikan kesan profesional dalam memberikan pelayanan, dimensi kualitas pelayanan kehandalan (reliability), meliputi ketepatan waktu/jadwal pelaksanaan pelayanan, ketulusan atau kesungguhan petugas pelayanan dalam menyelesaikan permasalahan konsumen, yang terkait dengan faktor kultur (budaya), dimensi kualitas pelayanan daya tanggap (responsiveness), yakni dalam memberikan pelayanan secara cepat, dimensi pelayanan jaminan (assurance) yakni, kemampuan/pemahaman petugas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan konsumen, dimensi kualitas pelayanan empati (empathy), yakni kesetiaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dimensi-dimensi tersebut akan membentuk sikap dan perilaku masyarakat baik individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah pengembang ke arah positif atau negatif tergantung pada pelaksana di pihak pemerintah. 

V. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

  1. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kerangka membangun kondisi pasar yang sehat dan dinamis bahwa semua pihak yang terlibat didalamnya wajib berperilaku saling mendukung dan menjalankan sesuai aturan yang berlaku
  2. keterlibatan komponen utama dalam pembangunan tanah yaitu pemilik tanah, pihak swasta (pengembang) dan pemerintah adalah interaksi yang membentuk perilaku yang saling mempengaruhi dan memiliki peran yang tidak dapat dikatakan lebih utama.
  3. Teori ekonomi institusi baru memberikan pemahaman bahwa institusi (perilaku) dapat dibentuk melalui kebijakan yang diberlakukan untuk mendorong kondisi tertentu yang dikehendaki sebagai akibatnya berimplikasi pada biaya ekonomi secara umum.
  4. Dalam paper ini diuraikan bagaimana kebijakan yang diberlakukan bagi pengembang perumahan yaitu berupa berbagai macam perijinan untuk membentuk institusi (perilaku) yang mendukung tercapainya pembangunan tanah yang dalam hal ini pengadaan perumahan.

Daftar Pustaka

Alhalik, 2006, “Efektifitas Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Ngaglik Kebupaten Sleman”, thesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Colley, C.B.,  (2005), “Practical Manual Of Land Development”, The McGraw-Hill Companies, Inc., United States of America

http://www.researchgate.net/publication/50515427_IMPLEMENTASI_PERSETUJUAN_IZIN_LOKASI_UNTUK_PEMBANGUNAN_PERUMAHAN_%28Studi_di_Kantor_BUTR_KOTA_MALANG%29, dikunjungi pada Rabu, 21 Desember 2011, pukul 07.30

http://bpa.kemenpera.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=42:sosialisasi-kebijakan-bidang-perumahan-di-provinsi-banten&catid=7:sosialisasi&Itemid=16, dikunjungi pada Rabu, 21 Desember 2011, pukul 07.45

http://erabintaro.com/, dikunjungi pada Rabu, 21 Desember 2011, pukul 10.45

http://www.malangkota.go.id/, dikunjungi pada Rabu, 21 Desember 2011, pukul 11.05

http://perijinan.malangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89:ijin-mendirikan-bangunan-imb&catid=45:bidang-pekerjaan-umum&Itemid=91, dikunjungi pada Rabu, 21 Desember 2011, pukul 11.15

http://www.fardhani.com/2009/09/21/5-syarat-ijin-perumahan-yang-harus-anda-lengkapi/, dikunjungi pada Rabu, 21 Desember 2011, pukul 13.00

http://bekasikota.go.id/read/109/izin-rencana-tapak—site-plan, dikunjungi pada Rabu, 26 Desember 2011, pukul 16.42

http://balikpapan.go.id/index.php?option=com_perizinan&Itemid=33, dikunjungi pada Rabu, 26 Desember 2011, pukul 17.22

http://izinbangunan.com/perizinan.php?sid=4, dikunjungi pada Rabu, 26 Desember 2011, pukul 18.40

http://vano-architect.blogspot.com/2010/08/tentang-imb.html, dikunjungi pada Rabu, 26 Desember 2011, pukul 18.54

Isnawati, I., 2006, “Peran Deveoper Dalam Pentediaan Rumah Sederhana Di Kota Semarang”, Tugas Akhir, Universitas Dipenegoro, Semarang

Klein, Peter G., (1999), “New Institutional econoomic”, Departement Of Economic, University of Georgia

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Th. 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungkan Hidup

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 02 Th. 1999 Tentang Ijin Lokasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Th. 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah penguasaaan Sungai dan Bekas Sungai.

Peraturan Pemetintah No.27 Th. 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

UU No 32/2004 tentang Otonomi Daerah

Zenger, T.R. et all., 2001, “Informal and Formal Organizati on in New Institutional Economics”

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Selaku Ketua Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) Nomor : 217/KPTS/M/ 2002 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: